Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia menempatkan prioritas tertinggi untuk menuju energi yang lebih bersih, salah satunya lewat pensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batu Bara.
Hal tersebut disampaikan oleh Seminar on Financing Transition in ASEAN PART di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (29/3/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia meluncurkan mekanisme transisi energi saat menjadi Presidensi G20 pada 2022, yang kemudian berlabuh pada sebuah kerangka country platform.
Oleh karena itu, kesiapan sektor keuangan ASEAN untuk pendanaan transisi energi menjadi sangat kritis. Karena kebijakan ini sangat kompleks.
“Bagaimana taksonomi ASEAN baru, dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghubungkan, taksonomi nasional dengan negara anggota ASEAN. Juga pada saat yang sama, memungkinkan untuk menggalang dukungan sektor swasta untuk melakukan transisi energi,” jelas Sri Mulyani.
Indonesia, telah bertahun-tahun telah menggantungkan PLTU Batubara untuk bisa menyalurkan listrik ke seluruh masyarakat hingga ke pelosok. Lebih dari 60% bauran energi di Indonesia disumbang oleh batu bara.
Sementara, dengan prioritas yang ada saat untuk mendorong energi bersih, mempensiunkan PLTU Batubara tak semudah mengembalikkan telapak tangan.
Pemerintah, kata Sri Mulyani harus merancang desain transisi energi, sambil memastikan roda ekonomi Indonesia terus berjalan, serta ketersediaan dan keterjangkauan listrik terpenuhi.
Sebab, di saat suatu negara ingin menghentikan penggunaan batu bara, maka pasokan energi akan menurun. Dalam situasi perekonomian yang sedang tumbuh maka negara tersebut akan menghadapi kekurangan energi untuk mendukung kebutuhan ekonomi.
“Tetapi pada saat yang sama mengurangi emisi Co2 sesuai dengan komitmen di NDC (Nationally Determined Contribution) atau di Indonesia kita bahkan memiliki NDC yang lebih tinggi,” sebutnya.
NDC merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris atau Paris Agreement yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk mencapai zet zero emission atau emisi karbon netral maksimal pada 2060.
Langkah yang ditempuh Indonesia dalam mengimplementasikan transisi energi, kata Sri Mulyani dengan melakukan komitmen bersama dengan Asian Development Bank (ADB).
Namun, Sri Mulyani mengklaim, Indonesia telah melakukan banyak diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kebijakan dalam melakukan transisi energi.
Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM), dijelaskan, terdiri dari dua bagian, yaitu fasilitas pengurangan karbon dengan menghentikan penggunaan batu bara, dan fasilitas energi bersih yang membangun lebih banyak energi terbarukan.
“Pendekatan yang sedang dirancang haruslah win win solution. Menang untuk masyarakat atau komunitas yang ada di sekitar PLTU batu bara ini, investor, ekonomi daerah dan tentu saja juga harus menjadi win win bagi lingkungan,” ujarnya.
Banyak pekerjaan yang telah didedikasikan untuk benar-benar mengembangkan dan menguji ide tersebut. Saat ini, klaim Sri Mulyani, pemerintah Indonesia sedang bekerja keras dalam memfokuskan diri untuk menyiapkan beberapa pondasi penting.
Pondasi penting yang sedang disiapkan, yakni bagaimana pemerintah mendorong lembaga keuangan, baik domestik maupun global untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan ke berbagai kegiatan, yang bertujuan untuk mencapai karbon netral atau net zero emission.