Pemerintah tengah mendorong percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting melalui skema kemitraan.
Untuk itu, penggunaan bibit bersertifikasi, peremajaan bersifat klaster untuk pekebun yang sudah dalam kelembagaan, komitmen off-taker jadi syarat mutlak. Termasuk, menjalankan prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Dengan syarat tersebut, tentu kita mendorong bahwa ketersediaan bibit harus disiapkan secara baik dan juga kerja sama off-taker tentu harus didorong agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini. Termasuk, membuat program ini bankable,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dikutip Senin (13/3/2023).
Program PSR sebenarnya telah digencarkan sejak tahun 2015. Namun hingga tahun 2022, realisasi PSR baru mencapai 200 ribu ha dari target 540 ribu ha di tahun 2024.
Karena itu, Eddy Martono yang terpilih secara aklamasi dalam Sidang Munas XI sebagai Ketua Umum GAPKI periode 2023-2028 mengatakan, PSR merupakan salah satu fokus GAPKI ke depan.
Menurutnya, industri sawit akan menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Di dalam negeri adalah tantangan produksi sawit mulai stagnan dan PSR tidak berjalan baik,” kata Eddy.
“Di sinilah peranan GAPKI untuk terlibat dalam penyelesaian berbagai masalah tadi. Karena itu tema Munas XI mengenai kemitraan sebagai salah satu solusi peningkatan produktivitas masyarakat,” tambahnya.
GAPKI, lanjut Eddy, akan meningkatkan kapasitasnya sebagai mitra strategis pemerintah yang telah berjalan baik di periode sebelumnya.
“Saya siap memegang amanah anggota GAPKI di Munas mendatang untuk menjalankan yang terbaik bagi organisasi,” pungkasnya.
Eddy menggantikan Ketua Umum GAPKI periode sebelumnya Joko Supriyono. Saat ini, kepengurusan GAPKI dalam status demisioner di mana Eddy sebagai Ketua Formatur hingga kepengurusan terbentuk dan resmi disahkan.