Gonjang-ganjing terjadi di Israel. Militer negara itu kini berdemo.
Terbaru, lusinan pilot angkatan udara Israel mengatakan mereka akan memboikot pelatihan militer yang direncanakan Tel Aviv. Apa alasannya?
Mereka menyebut hal ini sebagai penolakan atas reformasi hukum pemerintah yang dianggap mengancam demokrasi di Negeri Yahudi itu. Dalam surat yang dikirim ke kepala staf pada Senin (6/3/2023), 37 pilot mengancam tidak akan menghadiri hari pelatihan yang dijadwalkan Rabu.
“Kami akan terus melayani Yahudi dan Negara Israel yang demokratis setiap saat dan lintas batas,” bunyi surat itu, dikutip AFP, Selasa.
“(Tetapi) kami telah memutuskan untuk mengambil satu hari istirahat untuk berbicara tentang proses mengganggu yang sedang dialami negara tersebut.”
Reformasi peradilan telah menjadi landasan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember. Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih.
Dalam undang-undang baru, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif.
“Kami akan terus melayani Yahudi dan Negara Israel yang demokratis setiap saat dan lintas batas,” bunyi surat itu, dikutip AFP, Selasa.
“(Tetapi) kami telah memutuskan untuk mengambil satu hari istirahat untuk berbicara tentang proses mengganggu yang sedang dialami negara tersebut.”
Reformasi peradilan telah menjadi landasan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember. Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih.
Dalam undang-undang baru, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif.