menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali menyinggung anggaran pengentasan kemiskinan di Kementerian atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang mencapai Rp 500 triliun tapi dampaknya tak terasa ke masyarakat.
Menurut dia, persoalan ini harus kembali disuarakan karena total anggaran itu hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,5%-0,6% saja. Padahal, total anggaran itu telah habis hanya dalam tahap desain program-program pengentasan kemiskinan saja.
“Ini yang pernah kami contohkan, bagaimana anggaran kemiskinan yang tersebar di KL, PD (Pemerintah Daerah), kurang lebih Rp 500 triliun tapi dampaknya baru 0,6-0,5 persen. Maka tata kelolanya mesti kita beresin,” kata Anas dalam acara Talkshow RB Tematik di Universitas Indonesia, Kamis (2/3/2023).
Oleh sebab itu, ia mengatakan, supaya persoalan ini tak lagi terulang, program-program pengentasan kemiskinan saat ini dimasukkan ke dalam salah satu indikator reformasi birokrasi tematik. Tujuannya supaya penilaian untuk mendapat kenaikan tunjangan kinerja didasari dari hasil penurunan angka kemiskinan.
“Karena itu, ke depan RB naik pemda tidak perlu lobi ke Jakarta, tidak perlu undang konsultan, rapat di hotel-hotel, cukup kurangi saja angka kemiskinannya di kabupatennya otomatis angka RB melompat naik, demikian juga KL sesuai program prioritasnya,” tutur Anas.
Dengan mekanisme penilaian RB tematik ini, ia memastikan program-program pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya sekedar formalitas untuk memberikan semangkuk kacang hijau bagi masyarakat miskin, melainkan lebih ke program yang memberi gizi seimbang.
“Jangan sampai penyampaian bagus tapi intervensi anggaran enggak jelas. Programnya kemiskinan, sosialisasi banyak tapi yang dibagi gizi ke rakyat miskin masih 1 mangkuk kacang hijau,” ujar Anas.
“Sehingga kadang sosialisasi dan rapatnya lebih tinggi dari biaya untuk beri telor dan gizi dulu, karena zaman saya kecil satu mangkuk perjalanan dinas pakai bus, sekarang pakai pesawat, tapi masih satu mangkuk juga,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga telah merespons kejengkelan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas soal anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat dan seminar di hotel. Ia dengan tegas membantah itu.
Perempuan yang biasa disapa Ani itu mengatakan anggaran kemiskinan sebesar Rp 460 triliun diberikan kepada masyarakat miskin. Itu tertarget melalui program-program yang langsung dirasakan mereka.
“Umpanya dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), nggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name by address by account number jumlah penerima sembakonya,” jelasnya.
“Juga yang dilakukan oleh Ibu Mensos membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan, dukungan untuk lansia yang kurang mampu itu semua langsung dilakukan,” kata Sri Mulyani.