Bos PPI: Ahok Mempertegas Berseberangan dengan Jokowi di 2024

Jakarta – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan analisisnya soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Adi Prayitno menyebut Ahok ingin menegaskan berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu ini.
“Ini mempertegas posisi Ahok berseberangan dengan Jokowi di Pilpres 2024. Ahok lebih memilih tegak lurus bersama PDIP ketimbang tegak lurus dengan Jokowi. Karena ada sejumlah kader PDIP memilih bersama Jokowi ketimbang PDIP. Mundurnya Ahok makin mempertebal darah kental politiknya berwarna merah PDIP,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu (3/2/2024).

Bagi Adi, Ahok sangat identik dengan Jokowi. Terlebih setelah duet Jokowi-Ahok menang pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

“Bahkan kerap disebut duet terbaik karena saling melengkapi. Terutama saat pilkada Jakarta yang sama-sama raising star dan mendobrak kekuatan status quo politik Jakarta. Mundurnya Ahok mempertegas posisi garis politiknya berbeda diametral dengan Jokowi. Dan Ahok lebih memilih bersama PDIP ketimbang Jokowi,” katanya.

Selain itu, mundurnya Ahok dari Komut Pertamina merupakan dinilai sebagai bentuk solidaritas terhadap Ganjar-Mahfud. Menurut Adi, kerja politik Ahok tak akan maksimal jika masih menjadi Komut di Pertamina.

“Apapun judulnya Ahok kader PDIP mesti total kampanye untuk memenangkan paslon nomor 3 itu. Kalau masih jadi Komut Pertamina Ahok tak bisa maksimal kerja politiknya. Termasuk solidaritas kepada Mahfud yang mundur dari Menkopolhukam. Sebab tak mudah mundur dari posisi zona nyaman yang banyak mendapat akses kemewahan politik dan ekonomi,” katanya.

Sikap Ahok pun dinilai merupakan sindiran kepada pihak lain. Selain itu, Adi menyebut sikap mundur membuat Ahok tak memiliki konflik kepentingan.

“Sepertinya bisa juga dimaknai sebagai bentuk sindiran kepada paslon 2 (Prabowo-Gibran), terutama pendukungnya yang jadi pejabat publik tapi tak mundur tapi secara terang benderang memberikan kode-kode keras dukungan politik. Mesti tak ada kewajiban mundur, posisi sebagai pejabat publik rentan conflict of interest. Jika pun tak mundur, minimal cuti. Setidaknya itu yang bisa ditangkap dari pesan mundurnya Ahok,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*